Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Roem Kono saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI mengunjungi PT. Perikanan Nusantara (Perinus) di Provinsi Bali Foto : Ica/mr

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Roem Kono menilai tata kelola perikanan di Provinsi Bali sudah cukup baik, hanya saja masih perlu peningkatan pada beberapa aspek, terutama pada aspek Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu nelayan, serta aspek teknologi. Guna meningkatkan kualitas SDM para nelayan, pemerintah perlu meningkatkan anggaran guna melakukan pembinaan kepada nelayan.

“Bukan hanya peningkatan sarana dan prasarana, tetapi juga bagaimana mengubah mindset nelayan agar menjadi nelayan yang menguasai ilmu teknologi dalam pengelolaan ikan,” kata Roem saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI mengunjungi PT. Perikanan Nusantara (Perinus) di Provinsi Bali, Jumat (14/12/2018).

Oleh karena itu, legislator Partai Golkar tersebut memaparkan bahwa pentingnya dilakukan modernisasi dalam tata kelola perikanan, agar Indonesia tidak ketinggalan dalam perihal ekspor budidaya perikanan. Komisi IV DPR RI mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan tata kelola perikanan.

“Kita mendorong pemerintah supaya modernisasi SDM dalam melakukan pengelolaan ikan ini, perlu ditingkatkan terus menerus. Sehingga ekspor kekayaan laut kita ini juga dapat terus meningkat. Mau tidak mau memang kita harus mengikuti kemajuan dan perkembangan teknologi,” papar legislator dapil Gorontalo ini.

Senada diungkapkan oleh Anggota Komisi IV DPR RI AA. Bagus Adhi Mahendra Putra, bahwa perlu peningkatan sarana, prasarana, maupun tata kelola dalam perikanan untuk Provinsi Bali. Misalnya, kata legislator Partai Golkar itu, dalam pengemasan (packaging) ikan, sehingga kualitasnya semakin baik lagi.

“Bagaimana packaging-nya, bagaimana cluster perikanan perlu kita tingkatkan lebih baik lagi. Karena Bali merupakan tempat kunjungan pariwisata yang besar dan dikagumi oleh dunia, sehingga Bali harus tampil lebih baik lagi," jelas legislator dapil Bali itu.

Dalam kesempatan ini, Komisi IV DPR RI didampingi beberapa mitra kerja, diantaranya perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, PT. Pupuk Indonesia dan Bulog. (ica/sf)